Nanti, saat pandemi sudah selesai saya ingin tulisan ini jadi kenang-kenangan yang bisa saya baca lagi sambil mengingat-ingat kejadian luar biasa ini. Sama seperti dulu saat iseng menulis gaya kampanye caleg ala Angel Lelga atau pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung (yang dari dulu nggak masuk logika saya) atau kebijakan tiket mahal Menhub Jonan yang awalnya saya tentang, tapi di ujungnya saya dukung penuh.

Saya yakin sebagian besar dari kita tidak akan pernah menduga virus ini mampu nyaris meluluhlantakkan hampir semua persedian kehidupan kita. Tidak cuma saya, kamu, tetangga kamu, seluruh orang Jakarta, Indonesia bahkan seluruh dunia. Pertengahan Maret lalu, Presiden Jokowi tampil di TV dan menghimbau agar kita mulai beraktivitas di rumah. Kemudian diikuti dengan tenarnya Pak Achmad Yurianto yang muncul setiap hari mengumumkan jumlah orang positif terinfeksi covid. Kehidupan pun mulai berubah.  Aktivitas 90% sudah dilakukan di rumah, ke luar rumah pun dengan perlengkapan persis mau perang.

Bersyukurlah mereka yang masih bisa menggali rejeki dari rumah. Namun di  luar sana, PHK mulai terjadi, pemotongan gaji sudah lumrah, para pekerja harian sangat susah mendapatkan orderan. Perusahaan besar, kecil semua terdampak. Ekonomi negara (bisa jadi) menuju ujung tanduk jika tidak segera diambil tindakan tindakan strategis.

Lalu Mudik atau Pulang Kampung? Tanggung Jawab Siapa?

Bermula Pak Presiden yang hanya menghimbau untuk tidak mudik, sementara kita tahu bahwa mudik ini adalah salah satu cara yang bisa membuat virus ini makin eksis di  semua daerah, bukan hanya Jabodetabek sebagai episentrum. Kritikan, protes, tudingan dituduhkan ke Pemerintah Pusat yang dianggap tidak tegas dan tidak serius menghambat penyebaran virus ini. Tapi di minggu ketiga April, mudik tiba-tiba dilarang. Apa iya tiba-tiba? Apa benar Pemerintah galau ? Nanti kita bahas.

Saat wawancara dengan Najwa Shihab, lagi-lagi Presiden Jokowi menimbulkan blunder. Polemik definisi mudik vs pulang kamu mulai ramai di masyarakat. Apa iya mudik sama pulang kampung memang beda?

Lanjut terus bacanya ya, stop dulu itu joget tiktok!

Kayaknya kalau membaca berita (apalagi judulnya doang), saya akan sama dengan kebanyakan orang. Ini pemerintah lemot amat sih? Galau amat sih? Maunya apa sih? Ok, setelah bongkar-bongkar referensi (kayak mau buat tesis aja) dan berkaca dari pengalaman sering membantu Pemerintah, saya coba bikin analisis abal-abal.

Begini Sis,…

Saya pernah nonton satu tayangan youtube tentang prediksi penyebaran covid-19 secara matematika (kayak serius amat gue) Dari hampir 15 menit video yang musingin itu, ini link-nya. Kesimpulannya; ada dua jenis kurva. Yang pertama, kurva dengan lonjangan tinggi signifikan dan kurva yang lebih landai. Di tengahnya ada garis fasilitas kesehatan (yang cenderung tidak akan bertambah signifkan atau linear saja)

Di berbagai negara yang sempat crush seperti Italia, China bahkan Amerika kurva pertama inilah yang terjadi. Kasus covid melebihi jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia. Sampai-sampai di New York, truk container pun terpaksa jadi kamar jenazah. Begitu juga Italia yang akhirnya mendatangkan bala bantuan tenaga medis dari China.

Sekarang kita coba obyektif dan cari tahu lagi. Apakah isu fasilitas kesehatan ini ada di negara kita ? Apakah ada satu peristiwa signifikan yang bilang ada sekian banyak pasien terlunta-lunta karena tidak terawat? Nyaris tidak ada. Keputusan untuk meng-utilisasi wisma atlet Kemayoran adalah salah satu keputusan terbaik. Satu lagi, kita masih punya RS di Pulau Galang Batam yang belum digunakan. Ditambah lagi rekrutmen besar-besaran tenaga medis dibantu relawan membuat hampir tidak ada isu di infrastruktur pendukung ini.

Jadi apa hubungannya kurva itu dengan himbauan dan kemudian larangan mudik?

Jokowi kok awalnya hanya menghimbau atau seolah-olah tidak melarang mudik?! Sengaja! Bukan semata-mata karena data. Itu dilakukan untuk mengurangi beban Jakarta, lalu daerah disuruh berbenah “menyambut orang mudik”. Sebelum pelarangan mudik, data Kemenhub menyebutkan sudah hampir hampir 1 juta orang mudik duluan dengan konsentrasi terbesar di Jawa Tengah.  Beban Jakarta itu apa ? Ya beban anggaran, ya beban fasilitas kesehatan, beban manajemen dan beban-beban yang lain.

Loh, tapi kan bukan berarti itu secara nggak langsung sudah membuat virus juga ikutan mudik? Nah, beginilah cara Presiden membagi tugas. Tentu, pasti ada peluang penyebaran virus ke daerah, sampai-sampai banyak Kepala Daerah sebel, loh..kok ini para pembawa virus dibiarin pulang sih?  Yah, itu.. Jokowi sedang berbagi beban. Kalau dari awal langsung dilarang, mungkin seluruh daerah tidak super antisipatif kayak sekarang. Akhirnya Ibukota pun kewalahan, sangat beda jika dari awal daerah juga sudah di-push untuk kerja. Jangan sampai daerah mikir: Santai, bro.. wong orang yang bawa virus dikurung di Jakarta. Salam hormat saya untuk Pak Ridwan Kamil, Pak Ganjar Pranowo dan Ibu Khofifah, tiga gubernur yang paling sibuk ngurusin pandemi.

Lalu kenapa sekarang dia malah melarang? Persepsi yang muncul di masyarakat: presiden galau, nggak punya pendirian, dll. Padahal, saya yakin Presiden sudah berhitung, di sekitar dia banyak kok orang-orang pinter yang masa mudanya cuma belajar doang nggak pernah nonton Netflix (hehehe..). Saat ini Jabodetabek mungkin dirasa sudah dirasa cukup untuk handle yang tersisa alias nggak mudik, dan daerah juga sudah siap kalau masih ada yang kecolongan mudik juga. Sejalan dengan itu perlengkapan pelarangan seperti: aturan, aparat dan personil yang bertugas di lapangan, sosialisasi protokol wajib kesehatan pun sudah lebih siap. Jadi tidak serta merta dilarang sejak awal, sementara perangkat di bawahnya belum siap.

Coba, kalau dari awal sudah dilarang, bisa jadi daerah nggak sekenceng sekarang effort-nya. Semua masalah numpuk di Jakarta. Yang ada saja sudah bikin kewalahan. Mulai dari urusan KRL sampai bagi-bagi dana bansos yang ada masalahnya. Saat semua daerah sudah lebih siap, dia (pemerintah) tutup deh jalur keluar Jabodetabek. Kesiapan daerah (yang tadinya mau menampung gelombang orang mudik), menjadi lebih kuat lagi, jika di awal menyiapkan kapasitas 100, eh yang datang hanya 30. Contoh gampangnya begitu.

Lalu beda mudik sama pulang kampung apaan ya? Apa Presiden emang kepeleset ngomong (again) ? Hmm, masak sih? Ya, bisa jadi beliau emang ketelingsut bicara, bisa jadi grogi dengan tatapan Najwa yang tajam.

Menurut saya, ini juga bagian dari membagi beban dan tanggung jawab. Misal kamu KTP-nya Magetan kamu ngotot pulang kampung artinya secara langsung Pemerintah Daerah Magetan punya tanggung jawab mengurus kamu, karena kamu adalah warganya. Ini definisi dan makna tersirat “pulang kampung” menurut Presiden. Beda kalau kamu sudah ber-KTP Tangerang Selatan dan mau ke orang tuamu di Solo, itu artinya kalau kamu tetep ke Solo (mudik), kamu akan menambah beban Pemerintah Solo, padahal secara administratif bos-mu adalah Ibu Airin. Ingat ya konsep berbagi beban tadi. Ok, its debat-able sih! Silakan dipikirin sendiri.

Lalu Kenapa moda transportasi dibuka lagi ?

Duarr.. ini yang lagi rame dua, tiga hari  terakhir. Pak Menteri Budi Karya yang baru lulus ujian covid 19, di hari kedua aktifnya bilang; moda transportasi dibuka lagi per tanggal 7 Mei dengan batasan-batasan penumpang tertentu sesuai SE Gugus Tugas. Nah, sayangnya.. semua media menggoreng berita ini. Headline-nya Menhub buka transportasi lagi. Pesan bahwa itu hanya untuk penumpang tertentu jarang disebutkan. Kalau pun ada kecil banget, kayak term and condition barang diskon. Ngamuklah netijen yang maha benar (padahal baca judul doang).

Di satu sisi, saya juga belum tahu bagaimana hitung-hitungan-nya. Apakah walaupun dengan pembatasan, kebijakan ini akan efektif untuk tetap membuat ekonomi berjalan? Ingat, tujuannya kan untuk tetap membuat beberapa roda ekonomi berputar, karena pebisnis termasuk salah satu kelompok pengecualian bepergian. Semoga pemerintah sudah memperhitungkan ini dengan tepat, bukan hanya “rasa rasa”.

Bepergian memang dibolehkan untuk kelompok tertentu, tapi tetap bukan untuk mudik. Tapi syaratnya berat, men! Harus tes bebas covid dululah, ijin inilah, itulah. Duh, ini saya mah malah ngeri. Ngaku-ngaku ada keluarga meninggal di kampung juga nggak sampai hati, ntar kualat.

Ingat ya, tidak ada satu pun negara di dunia yg bisa jadi bencmark penanganan covid untuk negara yang lain. Ya, ada yang bisa diambil pelajarannya tapi tidak semua, karena karakter dan demografi penduduk setiap negara sangat berbeda. Memang ada perkara permudikan di negara lain ? Ada nggak yang seheboh Indonesia mobilitas yang meninggalkan ibukota hampir menjampai 26 juta orang setiap Idul Fitri ? *Please, topiknya disini aja ya, jangan ngeyel dengan argumen : “salah sendiri, kenapa pembangunan nggak merata”.

Saya nggak belain pemerintah, wong PR mereka masih banyak banget dan yang sudah dilakukan pun masih belum sempurna. Saya hanya membantu mengurai, biar kita sama-sama berpikir obyektif dengan tetap wajib memberikan masukan yang konstruktif, bukan pakai emosi grasuk grusuk, tapi pakai analisis yang tepat.

Kita harus paham, mengambil kebijakan itu ibarat minum pil, selalu ada efek sampingnya. Kadang kita memang harus minum dua pil bersamaan, karena memang penyakitnya nggak cuma satu. Sekarang PR besar pemerintah adalah soal kesehatan dan ekonomi. Seperti buah simalakama, sulit dipilih. Walau fokus pada penanganan dan pencegahan virus, ekonomi tetap harus berjalan walaupun dalam porsi yang minimal. Jangan sampai kesehatan jatuh, ekonomi jauh lebih terperosok lagi.

Karena sakit, kita harus minum obat. Tentu saja, dokter sehebat apapun tidak akan bisa menjamin 100% obat-obatan itu nggak ada efek sampingnya.  Minum obat pusing, eh..jadi mual. Nggakpapa, mualnya sedikit kok, masih bisa diatasi. Kuncinya ada pada dosis yang tepat bukan dosis yang ekstrim untuk satu obat saja. Pelan-pelan keduanya akan membaik.

Sama kayak pos checking mudik, dijagain dimana-mana, eh.. masih ada aja yang kebobolan lewat jalan tikus. Terus dengan entengnya kita bilang : Tuh, kan, aturannya nggak efektif. Padahal saya yakin 1000% kamu nggak nyari data berapa banyak mobil yang disuruh pulang. Kamu cuma fokus sama kegagalannya yang sedikit, dibanding hasil dan upayanya yang kenceng. Terus kalian berkoar-koar deh dimana-mana bahwa semua nggak ada manfaatnya. Sementara kamu sendiri, masih santai keluar rumah bukan untuk urusan yang mendesak.

Salah siapa ? Salah Gue? Salah Pak Polisi? Salah pola pikir kita! Salah cara kita yang lebih senang menyalahkan orang. Sekarang saya tanya, apa sih berita yang nggak digoreng sama media? Lalu kita dengan mudahnya menyalahkan cara penyampaian lembaganya yang kurang inilah, kurang itulah. Ya semua akan kurang kalau kita juga tidak mau diedukasi. Kita hampir selalu lupa cara kita membaca, menyimak dan menyebarkan berita itu. Ada segmen-segmen tertentu yang memang tingkat penerimaannya rendah, ya tapi kalau kalian lebih cerdas dari mereka, ya nggak usah ikut-ikutan menghujat juga dong.

Sejalan dengan itu kampanye untuk tidak mudik terus digembar-gemborkan. Riset bilang lebih dari 75% alasan orang mudik itu alasan emosional, bukan terutama karena materi. Tapi karena kangen keluarga dan sudah menjadi ritual tahunan. Artinya, orang-orang yang tidak mudik ini harus didekati dengan hati, diberi kesadaran bahwa tidak mudik ini bukan buat Anda saja, tapi buat keluarga, buat semua bahkan buat negara agar segera kembali bangkit. Kalau masih nekad juga? Ya silakan saja, tapi siap-siap denda hingga 100 juta menunggu,

Capek juga ngetik. Pegel. Udah dulu ah,..

Terakhir, kalau kamu masih bisa duduk di rumah, buka Instagram, baca blog ini, main tiktok, makan kenyang, gaji aman (walau dipotong), sudah nggak usah ikutan menghujat. Semua pelaksana penanganan covid di negara perlu kepercayaan dan dukungan. Duduk manis aja di rumah. Nggak usah mudik, nggak usah kemana-mana. Alhamdulillah kalau masih bisa berbagi kepada yang membutuhkan. Lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan.

Nggak usah nambah dosa, bulan puasa.