Eforia pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, awalnya pembatalan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, September 2015 lalu adalah keputusan final. Namun tiba-tiba mengemuka di media, bahwa proyek ini dilanjutkan dengan menggandeng satu konsorsium dari China. Kenapa China, karena hanya China yang mau menggunakan skema B2B (Business To Business), sementara Jepang sebagai kandidat lawan tidak dapat menggunakan skema ini, karena menghendaki adanya campur tangan negara dalam bentuk jaminan dari Pemerintah. Mungkin itulah alasan Jokowi membatalkan di awal, karena tentu saja jaminan itu akan memberatkan APBN.

Jujur, Saya tidak sependapat dengan gagasan proyek ini. Alasan utama saya, kenapa harus Jakarta-Bandung? Kenapa tidak daerah lain? Pada saat pembatalan, jelas Jokowi bilang: jika dibebankan ke APBN tidak adil proyek ini tetap dilaksanakan di jalur dengan moda transportasi yang sudah padat sementara daerah-daerah lain masih belum terjamah pembangunan.

Dalam rencana Menteri BUMN, ada lima stasiun yang akan menghubungkan Jakarta dengan Bandung yaitu: Gambir, Manggarai, Walini, Bandung Kopo dan Gede Bage. Kita semua tahu, moda transportasi apa yang tidak ada  dari Jakarta menuju Bandung? Gojek pun kalau sanggup, bisa diorder ke Bandung. Kenapa harus tambah kereta cepat lagi?.

Alasannya dengan adanya jalur ini diharapkan terjadi multiplier effect terhadap ekonomi di daerah sekitarnya.  Tapi menurut saya tetap kurang adil jika fokus pembangunan “seolah” hanya ada di wilayah ini saja. Sebagai catatan,  PAD Kota Bandung adalah yang terbesar di Jawa Barat pun daerah-daerah lain di Jawa Barat yang secara rata-rata lebih tinggi dari Kabupaten/Kota lain di Indonesia.

Entah bagaimana hitung-hitungan Bu Menteri, dengan kondisi “given” yang ada sekarang, menurut saya pembangunan jalur kereta ini tidak akan berdampak signifikan terhadap multiplier effect Bandung dan sekitarnya. Bandung adalah daerah  yang -tidak saja sudah berpotensi menangguk PAD besar- tapi juga punya SDM yang lihai mendatangkan investor secara mandiri.  Mau tidak mau harus diakui jika keterbasan SDM dan kualitas pimpinan yang tidak seragam, membuat banyak daerah lain masih memerlukan “pertolongan” pemerintah pusat.

Belum lagi masalah lingkungan, berapa banyak lahan hijau yang harus dikorbankan? Lagi-lagi jika bicara data, apakah benar pertumbuhan mobilisasi orang dari Jakarta-Bandung semakin meningkat sehingga memerlukan moda transportasi baru. Jangan-jangan (salah satu contoh) malah akan berdampak terhadap bisnis travel Jakarta-Bandung yang marak pertumbuhannya dalam lima tahun terakhir. Opini ini mungkin terlihat sederhana, soalnya saya orang awam, namun dalam pandangan saya sejatinya proyek ini cuma proyek mercusuar pemerintah (baca: menteri BUMN)

Mungkin memang daerah ini jadi primadona investor, tapi kenapa pemerintah tidak “jualan” daerah lain? Sebagai contoh, menteri PU pernah menjelaskan bahwa pembangunan Tol Trans Sumatera dalam waktu paling singkat atau tiga tahun hanya baru bisa mengerjakan bagian dari Bakauheni – Bandar Lampung – Palembang – Tanjung Api Api (MBBPT), sepanjang 434 Km. Bayangin, tiga tahun cuma bisa sampai Lampung! Yakin Pak Jokowi akan awet sampai 5 tahun? Sementara panjang tol Sumatera adalah 2.400 Km. Memang secara hitung-hitungan bisnis, bikin kereta cepat terhitung “murah” hanya sekitar Rp70 Triliun. Lah, tapi duit segede itu, kalau dipake buat bangun jalan lebih baik di Sumatera, apakah multiplier effect-nya tidak lebih baik daripada bangun Jakarta-Bandung yang sudah sangat penuh?!

Dari sisi pendanaan, dalam Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta-Bandung, Presiden menegaskan tidak akan menggunakan dana APBN ataupun jaminan pemerintah. Oleh karena itu BUMN harus pinter pinter cari duit sendiri. Kemudian muncullah China Development Bank (CDB) menawarkan jatuh tempo pinjaman 40 tahun, di mana 10 tahun masa tenggang dan 30 tahun pengembalian untuk pinjaman sekitar Rp56 Triliun. Hemm, iyaa sih tidak menjadi beban APBN, tapi tetap saja wujudnya menjadi hutang negara. No, saya tidak anti dengan hutang, konteks saya tetap sama, lebih baik nilai sebesar itu di-oper ke daerah lain, yang sudah megap-megap butuh bantuan.

Aduh, Bu Menteri dan Pak Presiden, sejujurnya saya juga ingin merasakan naik kereta cepat super keren ini. Tapi nanti deh, gw ke Jepang ajah.. :p Kita masih  punya PR besar yaitu masalah kesenjangan. Jangan membuat kejomplangan dan kesenjangan pembangunan makin besar. Hal yang sedikit terlupa diukur oleh rezim lama. Indikator ekonomi yang naik terus tidak berarti mempersempit kesenjangan antara si miskin dan kaya. Di kota besar mungkin iya, tapi di daerah lain, banyak yang hidupnya masih tergantung pemerintah pusat.

Sudah masanya pembangunan makin digerakkan ke daerah. Saya saja sudah bosen bu, tinggal di macetnya Jakarta, tapi mau gimana… daerah belum tentu memberikan kesempatan sebaik di Jakarta.

Terus membangun Bapak/Ibu,.. kalo masih bisa dibatalkan atau minimal ditunda dululah proyek ini hingga lima tahun kedepan. Tanpa punya kereta cepat, kalau petani kita makmur, distribusi hasil alam lancar, sarana tranportasi di daerah makin mapan, kita tetap jadi Indonesia yang keren!